Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto didampingi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak G. Patriastomo menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (05/05). Rapat terkait pencapaian program kartu prakerja ini dihadiri pula Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni P. Purbasari, dan Direktur Komunikasi Badan Pelaksana Kartu Prakerja Panji Ruky.

Sehubungan dengan proses pengadaan terkait kerjasama dan perjanjian antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan platform digital dalam penyelenggaran pelatihan peserta Program Kartu Prakerja, pengadaan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Perpres 16/2018, dikarenakan Program Kartu Prakerja untuk komponen biaya pelatihan disalurkan langsung kepada peserta Program Kartu Prakerja. Sebagaimana diketahui, ruang lingkup pengadaan barang/jasa pada Perpres 16/2018 mengatur pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh K/L/PD, sedangkan komponen belanja biaya pelatihan dalam Program Kartu Prakerja dilakukan oleh masyarakat penerima kartu prakerja.

Meskipun ruang lingkup pengadaan yang berbeda, disampaikan Kepala LKPP pada kesempatan itu bahwa proses pemilihan platform digital yang akan melakukan perjanjian dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dapat mengadopsi prinsip dan etika pengadaan.

Selain mengadopsi prinsip dan etika pengadaan, pelaksanaan Program Kartu Prakerja juga mengacu pada tujuan pengadaan yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat biaya, tepat lokasi dan tepat penyedia.

“LKPP sangat mendukung Program Kartu Prakerja dijalankan tepat sasaran bagi masyarakat dan mengingat proses rekrutmen kepesertaan kartu prakerja, maka sangat diperlukan kejujuran calon peserta dalam mengisi formulir pendaftaran.“ Ungkap Kepala LKPP.

LKPP sendiri saat ini telah mendampingi proses pengadaan kebutuhan operasional kantor Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, karena merupakan lingkup dalam Perpres 16 tahun 2018.

Sumber : www.lkpp.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *